Category: Politik

Setelah Emmanuel Macron Menang Telak

Setelah melalui pergulatan panjang sejak 24 April hingga 8 Mei 2017, akhirnya pada putaran kedua pemilu, Prancis mendapatkan pemimpin baru. Ia adalah Emmanuel Macron, penggerak partai En Marche! (Bergerak!).

Macron memenangkan perolehan suara dengan hasil cukup telak dari Marine Le Pen, kandidat dari Front National. Macron mendapatkan suara sebanyak 65,1 %, sedangkan Le Pen mendapatkan suara 34,9%. Hasil ini tidaklah mengejutkan jika melihat pada jajak pendapat sebelumnya bahwa Macron diprediksi menang dengan suara lebih dari 60%.

Kemenangan Macron diklaim banyak pihak berhasil membuktikan praduga sebelumnya bahwa Prancis memang membutuhkan pemimpin yang membangun nilai-nilai Republik. Dengan slogan liberte, egalite, fraternite (kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan), Macron dianggap sebagian besar masyarakat Prancis mampu mengejawantahkan nilai-nilai sebenarnya dari Prancis.

Jika dilihat lebih jauh, sejatinya kemenangan Prancis bisa dicermati pada beberapa faktor. Pertama, faktor kebersamaan masyarakat Prancis dan dunia internasional untuk menolak Le Pen sebagai pemimpin Prancis. Usai kemenangan Macron pada putaran pertama yang berlangsung pada 24 April, tim kampanyenya bergerak untuk mencari dan mencoba mendulang suara dari kandidat yang tersisih. Ada tiga kandidat yang tersisih: Francois Fillon, Benoit Hamon, dan Nicolas Dupont Aignan.

Fillon dan Hamon berkomitmen tidak akan memberikan suara kepada Le Pen. Namun berbeda dengan Aignan yang melakukan tindakan sebaliknya. Tampaknya Macron berhasil mengendalikan situasi, kondisi serta pesonanya untuk mendulang suara dengan bantuan dari pendukung Fillon dan Hamon hingga memperoleh kemenangan mutlak.

Masyarakat Prancis lebih jeli dalam melihat situasi pemilu kali ini jika dibandingkan pada tahun 2002. Mereka tidak ingin terjebak pada situasi yang telah dialami Inggris dan Amerika Serikat. Macron berusaha menjelaskan pengaruhnya bahwa tidak ada jalan bagi orang-orang rasis dan radikal untuk menguasai Prancis. Secara tidak langsung, Macron menunjuk kepada kedua pemimpin dunia, yaitu Theresa May dan Donald Trump.

Kedua, munculnya pemimpin muda dunia. Pasca Swedia dan Kanada, kini Macron menjadi bagian dari ketiga pemimpin muda dunia. Dilihat pada sejarah Prancis pun, mantan Menteri Urusan Keuangan, Digital, Media era Hollande dinobatkan menjadi presiden termuda Prancis. Saat pemilihan telah selesai dilakukan, Macron menjadi presiden dengan usia 39 tahun.

Efek domino yang ditimbulkan dari ketiga negara tersebut tampaknya berhasil menginspirasi masyarakat Prancis untuk melakukan tindakan serupa. Kejenuhan dengan calon pemimpin tua, kebaruan pada pemimpin muda, semangat serta gairah pemimpin yang menyala membuat Macron dapat terpilih menjadi pemimpin Prancis. Hal tersebut seakan menjadi penanda bahwa partai-partai baru semacam En Marche! bisa juga menjadi pionir bagi kemunculan partai baru di belahan dunia lainnya.

Janji-janji Macron
Janji-janji yang telah diucapkan Macron sebenarnya bukan ide baru dan segar bagi masyarakat Prancis. Peningkatan pasar bebas, reformasi bisnis, hingga mengatasi masalah sosial adalah janji-janji yang juga diucapkan oleh rival-rivalnya. Namun keuntungan Macron adalah janji bahwa dirinya akan mereformasi UU Buruh. Undang-undang tersebut diklaim yang menjadi biang kerok bagi menurunnya tingkat perekonomian Prancis.

Hal ini diperparah pula dengan meningkatnya pengangguran di Prancis menjadi 10%. Pada akhirnya menyebabkan naiknya angka kriminalitas, utamanya di kota-kota pinggiran.
Selain itu, banyak pengusaha yang ikut mendukung Macron karena ia menjanjikan penurunan pajak bagi pengusaha. Ini menjadi anomali karena sebelumnya Macron adalah anggota partai sosialis yang tergabung dalam pemerintahan Hollande.

Saat Hollande memimpin, pajak pengusaha cukup tinggi sehingga pengusaha agak kesulitan mengembangkan usahanya. Hal inilah yang menjaddi titik poin mengapa ia keluar dari partai sosialis kemudian mendirikan En Marche!

Ketiga, kemampuan bahasa Prancis bagi pelamar suaka. Ini bukan hal baru. Sejak era Sarkozy telah ada kebijakan serupa yang dinamakan dengan French Immigration and Integration Law. Tampaknya Macron mengantisipasi dan memperkuat argumen yang pernah dikeluarkan oleh Le Pen tentang gelombang imigran. Masalah imigran adalah masalah bersama bagi masyarakat Prancis.

Jika Le Pen dan Fillon dengan jelas menolak dan menganggap kaum imigran adalah biang kerok dari kriminalitas dan meningkatnya kaum ekstrimis di Prancis, Macron melakukan hal serupa namun agak lebih ‘soft’.

Terakhir adalah kebijakan pemerintah tentang Uni Eropa. Selama kampanye berlangsung, Macron mendengungkan bahwa Prancis adalah bagian dari Uni Eropa dan selamanya akan tetap mendukung Uni Eropa. Janji tersebut yang menarik perhatian bagi pemimpin dunia macam Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Komisi Uni Eropa Jean Claude Junker untuk selalu mendukung Macron.

Respons terhadap janji tersebut diungkapkan ketika Macron secara resmi terpilih menjadi pemimpin baru Prancis. Angela Merkel mengatakan bahwa ini kemenangan bagi Eropa yang kuat dan bersatu. Sedangkan Jean Claude Junker mengungkapkan bahwa pemilih Perancis telah memilih masa depan Eropa.

Meskipun Macron secara resmi terpilih sebagai presiden Prancis, masih ada jalan terjal yang menanti. Di antaranya adalah memastikan dukungan mayoritas di Parlemen pada pemilu legislatif Juni mendatang. Bukan tidak mungkkin, Le Pen dan Melechon akan berusaha mengimbangi pergerakan Macron dengan meraih suara mayoritas di Parlemen. Dengan begitu, ada perimbangan baik di kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Selain itu, apakah benar janji yang diucapkan tentang masalah pengangguran, kriminalitas, hingga ekstrimis mampu diselesaikan dalam lima tahun mendatang? Janji-janji itulah yang akan terus ditagih oleh masyarakat Prancis. Berkaca dari pemilu Amerika Serikat, sebaiknya Macron belajar dari Trump untuk mengimplementasikan janji kampanye dengan baik.

Meski janji Trump dilihat oleh dunia internasional menimbulkan perpecahan konflik, setidaknya Trump berhasil membuktikan janjinya. Hal inilah yang akan dibutuhkan oleh Macron jika dirinya tidak ingin bernasib buruk seperti yang telah dialami pendahulunya, Francois Hollande.

Tulisan ini dimuat di geotimes tanggal 15 Mei 2017

Korea Utara dalam Pusaran Konflik

Sekali lagi dunia internasional terhenyak. Fenomena ISIS di Timur Tengah yang tak kunjung usai kini bergeser ke daerah Asia Pasifik. Sekitar awal Maret 2017 hingga kini, Semenanjung Korea berada di titik kulminasi konflik. Akankah terjadi perang dunia III?

Memanasnya konflik di Semenanjung Korea ditengarai oleh uji coba peluncuran rudal yang dilakukan oleh Korea Utara sejak awal Maret 2017. Alasan mendasar Korut melakukannya adalah ingin menunjukkan kekuatan kepada dunia internasional dan menjaga kedaulatan serta menjaga keamanan wilayahnya. Namun, jika dilihat lebih lanjut, alasan Korut yang lain adalah masifnya kekuatan Amerika Serikat dalam membombardir Timur Tengah. Salah satunya dengan mengeluarkan ibu dari segala bom yang dijatuhkan di Afghanistan beberapa waktu yang lalu.

Aksi yang dilakukan Korut menuai reaksi dan ancaman keras dari dunia internasional. Diantaranya Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Ketiga negara tersebut bahkan mengancam jika Korut terus melakukan ujicoba nuklir maka peristiwa Libya dan Ukraina dapat terulang kembali. Perlu anda ketahui kasus di Libya dan Ukraina terjadi karena kedua negara tersebut mempunyai nuklir dan kepemilikannya melanggar aturan PBB.

Namun, tampaknya ancaman tersebut hanya dianggap oleh omong kosong belaka. Ujicoba nuklir terus dilakukan sampai berjumlah 6 kali hingga saat ini. Pada Selasa (25/4) bertepatan dengan ulang tahun angkatan bersenjatanya, Korut telah menembakkan artileri secara masif di wilayah Wonsan. Hal ini diluar dugaan karena banyak pengamat yang memperkirakan Korut akan meluncurkan rudal pada hari tersebut. Namun, tetap saja ancaman nyata akan terpampang karena Korea Utara memiliki kemampuan untuk memproduksi dan meluncurkan nuklir.

Konflik Korut dan Korsel

Konflik yang terjadi antara Korut dan Korsel sejatinya sudah berlangsung sejak lama. Ingatan tentang konflik tersebut mengarah pada Perang yang Terlupakan (Forgotten War) pada 25 Juni 1950-27 Juli 1953. Konflik tersebut dianggap salah satu yang terbesar di Asia karena hampir merenggut nyawa 2,5 juta jiwa.

Mulanya, konflik tersebut ditengarai invasi Korut ke wilayah Korsel. Kedua negara tersebut didukung oleh negara-negara besar yang saling bertolak belakang. Korut didukung oleh China dan Rusia sedangkan Korsel didukung oleh Amerika Serikat dan 21 negara besar lainnya. Alhasil, terjadilah perang yang pada akhirnya benar-benar memisahkan wilayah antara Korea Utara dengan Korea Selatan.

Pasca perang tersebut, Korut diisolasi oleh pihak Barat sedangkan Korsel dilindungi oleh Amerika Serikat sehingga mampu menikmati gemerlap sistem perdagangan internasional. Korut pun menjadi negara komunis yang dipimpin oleh diktaktor yang kaku yaitu Kim Il Sung. Inilah perbedaan yang menjadikan Korut ditangan pihak komunis sedangkan Korsel ditangan pihak kapitalis. 

Pada tahun 2000an, konflik yang ada sempat menjadi cair karena adanya pertemuan tingkat tinggi. Pada pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang dinamakan dengan Sunshine Policy. Maksud dari kebijakan tersebut adalah adanya pemberian bantuan kemanusiaan dan bantuan ekonomi dari Korsel untuk Korut (Levin dan Yong-Sup Han, 2002). Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan menurunkan intensitas konflik dan dibukanya kembali hubungan harmonis antara kedua negara.

Selain itu, sempat pula terjadi pertemuan enam pihak yang biasa sering disebut Six Party Talks yang terdiri dari Amerika Serikat, Rusia, Jepang, China, Korea Utara, dan Korea Selatan untuk bersepakat mengakhiri konflik. Bahkan keenam negara tersebut optimis akan terjadi simbiosis mutualisme dengan berhentinya produksi nuklir dan mengembalikan perdamaian dunia (Martin, 2008).

Namun, pada tahun 2008 Presiden Korsel yaitu Lee Myung Bak mengambil langkah keras terhadap Korut terkait nuklir. Korsel menganggap nuklir yang diproduksi oleh Korut sengaja dipersiapkan demi memperluas ancaman ke tetangga sekitar. Korut pun berusaha membantah namun dunia internasional bereaksi terlalu cepat sehingga menghakimi bahwa Korut dianggap melakukan provokasi tidak hanya ke Korsel melainkan dunia internasional. 

Nuklir Korea Utara

Ujicoba nuklir yang dilakukan oleh Korut sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang baru. Sudah dari sejak zaman Kim Il Sung, Korut menegaskan ingin mengembangkan nuklir. Hal ini diperkuat dengan adanya kebijakan yang dicanangkan oleh presiden baru mereka yaitu Kim Jong Un. Ia mencanangkan two-track policy (the byujing line) yaitu melakukan perkembangan ekonomi dan menegaskan perkembangan senjata nuklir (Chanlett-Avery, dkk, 2016).

Jadi, memang tidak aneh jika Korut selalu mengembangkan produksi senjata nuklir. Namun yang menjadi problematika adalah apakah nuklir yang diproduksi oleh Korut hanya untuk menjada kedaulatan wilayah atau justru menjadi senjata pemusnah massal seperti di Iran, Libya dan Ukraina? Dalam laporan yang dirilis oleh the Institute for Foreign Policy Analysis (IFPA) mengenai Denuclearizing North Korea pada September 2011 sejatinya ada 3 hal yang menjadi titik permasalahan nuklir Korut.

Pertama, Korut mengembangkan dan meningkatkan senjata nuklir dan missil berpotensi menjadikan senjata pembunuh massal. Kedua, pergantian estafet kepemimpinan dari Kim Jong Il ke Kim Jong Un menuai reaksi negatif. Kim Jong Un dipandang lebih sering mengeluarkan kebijakan agresif dan tak terduga seperti penyerangan Korut ke Pulau Cheonan dan Yeonpyeong pada tahun 2010. Ketiga, kondisi Semenanjung Korea yang tak stabil dan tekanan politik dari masyarakat ke pemerintah membuat pemerintah Korut cenderung melakukan agresi dan tindakan ofensif. 

Laporan tersebut seakan menegaskan rangkaian peristiwa yang terjadi pada medio Maret-April ini. Masifnya rudal, nuklir, hingga yang terbaru artileri Korut membuktikan bahwa laporan tersebut benar adanya. Namun, dalih Korut adalah masuknya kapal induk USS Carl Vinson dari AL Amerika Serikat ditengarai menambah makin panasnya krisis Semenanjung Korea. Ditambah pula kapal USS Michigan yang telah tiba di Busan untuk berjaga-jaga siaga menghadapai perang. 

Amerika Serikat tidak henti-hentinya menyebutkan slogan bahwa demi menjaga perdamaian dunia, maka Amerika Serikat harus bertindak lebih jauh. Apakah benar Amerika Serikat benar-benar menjaga perdamaian dunia? Atau jangan-jangan Amerika Serikat sengaja turun dan hadir agar dapat mengelola konflik di Semenanjung Korea? Namun telah menjadi rahasia umum, selama negara belahan dunia manapun tidak tunduk pada Amerika Serikat maka Amerika Serikat akan berusaha dengan segala cara masuk ke wilayah tersebut. 

Sekali lagi, demi kestabilan dunia yang lebih baik maka Amerika ‘wajib’ menjaganya. Tidak hanya di Timur Tengah melainkan juga di Semenanjung Korea utamanya Korea Utara.

Referensi

Chanlett-Avery, Emma, dkk, 2016, North Korea: U.S. Relations, Nuclear Diplomacy, and Internal Situation, Congressional Research Service

Konishi, Weston S., 2011, Denulearizing North Korea: Exploring Multilateral Approaches to Risk Reduction and Peace Regime Buliding, The Institute for Foreign Policy Analysis. 

Levin, Norman D. dan Yong-Sup Han, 2002, Sunshine in Korea: The South Korean Debate over Policies Toward North Korea, RAND: Center for Asia Pasific Policy.

Martin, Matthew, 2008, The Six-Party Talks and New Opportunities to Strengthen Regional Nonproliferation and Disarmament Effort, The Institute for Foreign Policy Analysis.

Tulisan ini dimuat di edunews.id tanggal 8 mei 2017

Larangan dalam aksi 313

gudang-mobile.blogspot.co.id

Jumat adalah tanggal baik. Bagi sebagian masyarakat Indonesia percaya bahwa Jumat adalah hari paling baik. Apalagi hari Jumat tanggalnya juga ciamik nan menggelitik. 313. Tentunya banyak yang berharap semoga hari Jumat benar-benar memberi kebaikan untuk semua.

Di lini masa sudah beredar bahwa akan ada aksi 313. Banyak yang bilang aksi 313 adalah kelanjutan dari aksi 411, 112, dan 212. Menarik memang. Secara kebetulan beberapa saat yang lalu aksi juga terjadi di hari Jumat. Dan kini kembali aksi serupa akan berulang pada hari Jumat.

Kalo begitu, akankan lebih baik menerbitkan surat edaran atau bahkan surat keputusan jika hari jumat diperingati sebagai hari aksi? Ah itu biarkan saja urusan pemerintah. Toh kita pun hanya bisa menekan pemerintah melalui situs change.org

Daripada mengutak-atik antara angka dan hari, saya akan memberi tips kepada kalian. Apa itu? Ya. Tips bagi kalian yang akan mengikuti aksi 313.

Kali ini, saya akan memberi tips, hal-hal apa saja yang tak boleh dilakukan saat aksi 313. Mari kita simak dan jelenterehkan.

1. Jangan lewat

Ini penting bagi kaleyan semua. Jangan sekali-kali melewati jalan-jalan utama yang dilalui massa aksi. Jelas, disana akan bergerombol massa aksi yang diperkirakan lebih dari 7 juta manusia. Itu belum termasuk tumbuhan macam pepohonan dan hewan semut atau kucing.

Bayangkan jika mereka berkumpul di satu atau beberapa titik. Berapakah jumlah makhluk hidup yang hadir dalam aksi 313? Tentu akan menjadi sangat muacet dan padat.

Pagi hari saja, Jakarta sudah membawa kemacetan tanpa ada aksi massa. Lha ini. Sudah aksi massa ditambah lagi hari Jumat. Hari terpendek bagi umat manusia yang bekerja kantoran di seantero Indonesia terlebih Jakarta. Jelas pengguna jalan tambah kemrungsung dan lebih mengerikan.

Saran saya, anda jangan melewati jalan darat. Lebih baik lewat jalan udara. Masak situ kalah sama anak mantan menteri yang hampir telat datang sekolah kemudian naik helikopter? Ditirulah.

Minimal jika ga bisa beli atau nyewa helikopter. Kamu bisa naik forklift trus loncat kesana kemari. Mumpung Jakarta lagi bangun MRT.

2. Bawa senjata 

Wa ini jangan macam-macam. Lebih baik anda membawa sari roti yang cukup mengenyangkan perut. Atau bawa air mineral 240 ml.

Jangan sekali-kali bawa senjata. Apapun bentuknya. Baik senjata tumpul maupun senjata tajam. Baik yang lonjong maupun yang bergerigi. Baik yang padat maupun yang pipih. Jangan sekali-kali dibawa.

Lha situ sudah siap berhadapan dengan satpol PP? Polisi? Atau tentara. Ingat yang boleh membawa senjata ya cuman pihak yang berwenang. Lha kaleyan siapa? Massa aksi saja bung. Belum tentu juga dapat izin dari mereka. 

Terlebih lho ya, kaleyan membawa senjata macam palu dan arit. Lha kaleyan mau bikin rumah? Kok pake palu? Atau kaleyan mau tanam padi dan jagung? Kaleyan lupa ini di jalan! Bukan di ladang!

Apalagi jika kaleyan ternyata bawa kedua alat tersebut kemudian ditaruh di jalan. Lantas disilangkan. Waduh, sudah aksi terancam tak dikasi izin, eh malah berujung ke hotel prodeo. 

Lho kok bisa? Tanya saja pada janggut yang bergoyang.

3. Menggunakan jersey

Nah ini harus diperhatikan dengan benar dan seksama. Jangan sekali-kali mengikuti anjuran tersebut. Sudah jelas bukan bahwa yang dipakai adalah gamis, baju koko, atau pokoknya pakaian yang berwarna putih.

Jadi jangan pernah memakai jersey Arema, Persija, Persebaya, atau Persib. Sudah jelas mereka berwarna biru, oranye dan hijau. Apalagi kan itu jersey sepakbola. Bukan pakaian aksi. 

Tapi nanti anda bisa berkilah bukan? Bukankah orang Indonesia memang tercipta untuk berkilah dan bersilat lidah? Pasti ada saja nanti orang yang memakai jersey putih.

Kalo anda memang ngotot begitu dan keras kepala tak berujung, ya sudah. Tak apa-apa. Saya beri toleran. Tapi tolong sekali saja jangan mengabaikan pesan saya yang satu ini. Serius. Tolong disimak.

Jangan sekali-kali pakai corak yang kotak-kotak. Kenapa? Ya karena bumi itu bulat. Kalo kotak ya harus penjara. Ya kan?

4. Jangan chat dengan selingkuhan

Kalo saran yang ini juga cukup penting. Masa pemimpin atau masa aksi sedang mengobarkan semangat api perjuangan. Melontarkan kata dan kalimat. Bahkan sampai menata kata-kata. Eh kaleyan lagi main gawai.

Ya dikira nanti kaleyan adalah penyusup. Semua orang sibuk mengepalkan dan mengacungkan tangan kiri, eh, kanan sambil berteriak. Weh, malah kaleyan sedang asyik mojok sambil pegang gawai.

Iya sih, kaleyan mungkin bisa berkilah kalo sedang mengirimkan pesan berantai agar khalayak semakin ramai mengikuti aksi. Atau mungkin sedang menata kata dan memberi untaian kata supaya terlibat aksi. Tak apa-apa.

Tapi tolong sekali lagi, kalo memang kaleyan melakukan hal demikian maka cukup sampai disitu saja. Jangan lebih. Memang beberapa orang terlahir memiliki kelebihan bahkan diantaranya berlebihan.

Berlebihan yang bagaimana? Jangan sekali-kali saat aksi sibuk chat dengan selingkuhan. Kelewat batas bung. Ini namanya demokrasi kebablasan.

5. Berciuman

Apa perlu dijelaskan tentang tips terakhir? Ya mikir dong. Ini aksi jilid sekian bukan aksi perayaan LGBT! 

Pokoknya jangan sampe melakukan kejadian bodoh. Melakukan di dunia maya saja sudah bisa menjadi viral hanya dalam beberapa menit saja. Palagi kaleyan melakukan di dunia nyata. Waduh dalam sepersekian detik maka besok wajah kaleyan akan terpampang di media massa. Sudah dihujat, dihina ditambah lagi yang sekarang lagi ngetren. Dibuat meme.

Nanti bisa dibuat begini. “Di saat kami lagi aksi jilid sekian, kaleyan malah asyik berciuman”. Duh. 

Ya sudah. Itu adalah tips yang tidak boleh dilakukan saat kaleyan ikut aksi 313. Ingat! Tidak boleh dilakukan. Ini bukan makruh. Tapi haram!

Boleh kan bilang haram? Masak dari kemarin kafir melulu.

Bahas Bahasa Jokowi di Australia

Kehadiran Jokowi di tanah Australia dianggap lawatan penting dalam kinerja pemerintahannya. Pasang surut hubungan Indonesia-Australia pada beberapa tahun terakhir tidak membuat Jokowi untuk berpaling dari Australia. Bom Bali tahun 2002, skandal narkoba yang melingkupi Corby, eksekusi Andrew Chan, dan Myurun Sukamaran, skandal telepon presiden disadap hingga penghinaan terhadap Pancasila adalah beberapa peristiwa penting dalam sejarah hubungan bilateral Indonesia-Australia. Namun, membangun hubungan dengan tetangga-tetangga dekat adalah cara Jokowi untuk menaikkan reputasi dan meningkatkan integritas Indonesia di mata dunia. 

Jika Jokowi dikenal dengan gaya ‘blusukan’ di Indonesia, maka Jokowi melakukan pendekatan berbeda di Australia. Beberapa media baik nasional dan internasional mengatakan bahwa Jokowi melakukan diplomasi ‘Jalan Pagi’ kepada PM Australia, Malcolm Turnbull. Mengelilingi danau hingga diakhiri swafoto bersama adalah cara ampuh untuk menunjukkan bahwa hubungan Indonesia-Australia sangat erat. Perlu anda ketahui, Indonesia adalah negara Asia pertama yang dikunjungi Turnbull sejak ia terpilih sebagai Perdana Menteri. 

Dalam lawatan Jokowi selama 2 hari di Australia, Jokowi membawa beberapa agenda penting. Diantaranya meningkatkan kerjasama dalam bidang pariwisata, ekonomi, perdagangan, politik, dan pendidikan. Pada bidang pariwisata ditekankan bahwa Australia menjadi turis asing paling dominan dalam hal berkunjung di Indonesia. Pada tahun 2016, Bali merupakan destinasi favorit dengan jumlah wisatawan Australia sebanyak 1 juta orang. Dalam hal ini, Jokowi ingin melebarkan dan mengenalkan potensi pariwisata Indonesia yang tidak melulu kepada Bali. Lombok, Sulawesi, dan Yogyakarta diharapkan menjadi destinasi favorit bagi wisatawan Australia pada tahun-tahun berikutnya. 

Pada bidang ekonomi, Indonesia-Australia sepakat untuk membangun kemitraan dengan menyiapkan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (IACEPA) pada akhir 2017. Pada bidang perdagangan, Indonesia meminta adanya penghapusan biaya tarif dan non-tarif untuk produk Indonesia khususnya kertas dan minyak kelapa. Pada bidang politik, kerjasama dalam pemberantasan terorisme dan penguatan Trans Organizational Crime adalah hal penting dalam menjaga keamanan dan perdamaian. 

Pada bidang pendidikan, Indonesia ingin meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di Australia. Caranya adalah membangun lebih banyak balai bahasa Indonesia. Perlu diketahui saat ini jumlah balai bahasa Indonesia di Australia ada 3 yaitu Perth, Canberra, dan Melbourne. Jika balai bahasa Indonesia ditambahkan, maka ini peluang bagi bahasa Indonesia untuk lebih dikenalkan dan dipopulerkan lebih jauh. Terlebih pada tahun 2016 saja, ada sekitar 19.000 pelajar Indonesia di Australia. Para pelajar tersebut diharapkan tidak hanya sekadar menjadi pelajar namun juga sebagai duta Indonesia. 

Dalam hal ini, sejak tahun 2014 Jokowi beserta Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membangun dan mengenalkan program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA). Sejatinya program tersebut sudah hadir lama yaitu sejak tahun 70an. Namun program tersebut mulai terlembagakan sejak dibentuknya Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK). Tujuannya adalah mengenalkan dan mengupayakan bahasa Indonesia menjadi bahasa Internasional. 

Menurut K.A. Sander Adalaar pada laporan konperensi BIPA se-Australia yang kedua, Australia adalah pusat BIPA paling besar di dunia. Menariknya, Bahasa Indonesia telah diajarkan di sekolah maupun universitas sejak tahun 1955. Jumlah pelajar dan pengajarnya pun paling tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Grafik pelajar memang mengalami pasang surut. Namun sejak tahun 1991, pelajar Australia yang ingin belajar bahasa Indonesia mencapai tingkat 82,54%. Bahkan hal tersebut terus bertambah hingga akhir tahun 2016. 

Selain itu, Indonesia adalah tujuan utama bagi para pelajar maupun pekerja Australia untuk menuntut ilmu dan mencari pengalaman kerja. Di bawah New Colombo Plan (NCP), Indonesia-Australia membangun kerjasama pendidikan antar universitas maupun sekolah. UGM, UI, dan UPI adalah beberapa universitas yang diajak kerjasama melalui NCP. Dalam NCP, pelajar Australia diharapkan mendapatkan pemahaman lebih tentang kawasan Indo-Pasifik khususnya Indonesia. Bahkan, pemerintah Australia menanggung sepenuhnya bagi para pelajar Australia yang ingin melanjutkan studi di Indonesia melalui NCP. 

NCP dan BIPA merupakan terobosan penting bagi Jokowi untuk meningkatkan pengaruh Indonesia di kawasan Pasifik khususnya Australia. Selain itu, membangun jalur pendidikan dan kebahasaan melalui NCP dan BIPA adalah salah satu upaya membina hubungan Indonesia dan Australia. Menariknya, jika BIPA memang didesain untuk mengenalkan dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa Internasional maka apa langkah selanjutnya bagi Jokowi dalam mengenalkan bahasa Indonesia ke seluruh dunia? Apakah dengan membangun jurusan Studi Indonesia di tiap universitas? Ataukah memperbanyak balai bahasa Indonesia di seluruh dunia? 

Namun yang pasti, Jokowi ingin mengirimkan pesan bahwa sudah saatnya bahasa Indonesia menjadi barometer bagi dunia internasional. Jokowi ingin mengabarkan pula bahwa tidak seharusnya kita yang distandarisasi oleh bahasa Inggris, Jerman, Perancis, Arab maupun China melainkan bahasa Indonesia yang menjadi standar bagi masyarakat dunia. 

Menguasai bahasa asing memang penting namun mengutamakan bahasa Indonesia jauh lebih mulia. Dan itu sedang dilakukan pemerintah Indonesia. Terutama pemerintahan Joko Widodo. 

Tuan, ajari saya politik santun


Beberapa bulan belakangan ini, Indonesia seperti dilanda wabah politik. Atau mungkin lebih tepatnya virus politik. Dimana-mana semua orang ngomongin tentang politik. Mulai dari warung kopi, pusat perbelanjaan, kampus, hingga pasar pun seakan-akan pembicaraan tentang politik di Indonesia tak akan pernah ada habisnya. Sebenarnya gejala orang-orang ngobrolin tentang politik baru intensif dalam 2 tahun belakangan ini. Lebih tepatnya menjelang dan setelah pemilu 2014.

Disadari atau tidak, intensitas orang berbicara tentang politik setelah pemilu 2014 meningkat pesat. Kita bisa lihat pada status-status lini masa seorang teman, sahabat bahkan mungkin di lingkungan keluarga. Pembicaraan tentang politik tak akan ada habisnya. 

“Eh tau nggak bro, si A katanya ternyata tersangkut korupsi lo.”

“Eh jeng, ini lo masak kemarin si B saya pilih karena janjinya mau hilangkan pengangguran, kok ternyata dusta belakaaa.”

“Ini kenapa sih, pemerintah kok ga becus, gini aja ga bisa, mending balik ajalah zaman dulu.”

Kalimat-kalimat diatas mungkin sudah terdengar tidak asing lagi di telinga kita. Sebenarnya boleh dibilang, itu termasuk sinyal yang baik. Artinya bahwa banyak masyarakat Indonesia mulai melek dengan kondisi perpolitikan Indonesia yang tak kunjung membaik. Tidak sedikit dari teman-teman saya yang tiba-tiba sama sekali tak suka politik, malah jadi sering membagi tautan tentang politik. Hal itu cukup baik meningkatkan rasa sadar bahwa politik memang dibutuhkan di Indonesia. 

Tetapi masalahnya adalah seperti yang dikatakan salah satu penulis yaitu Zen Rs, orang-orang Indonesia lebih banyak suka berkomentar dari pada banyak membaca. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa “yang berbahaya dari menurunnya minat baca adalah meningkatnya minat berkomentar.”

Ini benar-benar terjadi lho. Hanya karena ingin dianggap orang yang ngerti politik maka dibagikanlah tautan-tautan yang menurutnya keren tetapi mengandung provokatif dan intimidatif. Akhirnya perang komentar pun terjadi. Ada yang memaki dan membenci namun ada pula yang memuji bahkan menghargai. Tak pelak, twitwar terjadi. Bisa dari subuh hingga subuh lagi. Dan ini pernah terjadi di timeline media sosial saya.

Duh, rasanya ngeri sekaligus ngenes. Maksudnya peduli akan situasi politik di Indonesia, eh kok jadinya benci satu sama lain. Ujung-ujungnya terjadi unfollow bahkan unfriend. Iya kan?

Mbok ya kalo benar-benar pengen jadi orang yang ngerti politik ya syaratnya satu, baca. Kalo katamu buku mahal, bisa download yang gratisan. Tanya mbah google. Masak yang di download gratis cuman video porno dan lagu bajakan aja? Ngaku ndak? Iya kan? Ini serius. Biar kita paham dan nggak asal bicara.

Kan banyak tuh buku-buku macam Machiavelli ataupun Sun Tzu. Atau kalo kamu anggap mereka kafir, ya baca aja Ibnu Taimiyah. Kan bisa tho? Jadi kalo mau gontok-gontokkan di media sosial bisa lebih arif dan bijaksana. Kalo kalah ya jangan memaki. Kalo menang ya jangan meninggi.

Kan kalo kata pemimpin-pemimpin kita saat ini, “Kita harus berpolitik secara santun dan arif serta menjunjung etika.” 

Lho ya, ini pemimpin lho yang bilang. Lha situ rakyat sipil kan? Belum pernah merasakan jadi kayak mereka kan? Mereka itu, maksud saya para pemimpin itu sudah banyak baca dan pengalaman makanya sah mereka berpolitik.

“Mas, kalo mereka banyak baca dan berpengalaman, trus bilang harus berpolitik secara santun, nah ini kok malah lempar-lemparan kursi, saling lapor bahkan tuduh-menuduh hingga ke pihak berwajib. Apakah mereka pantas disebut pemimpin?”

Duh. Saya ndak habis pikir kenapa ada orang yang ngomong kayak gitu. Itu yang ngomong nggak punya akal kah? Ini artinya sama saja nggak percaya sama kualitas pemimpin kita. Menghina pemimpin bahkan bisa saja disebut menistakan pemimpin. Nanti ujung-ujungnya kita bisa dikenakan pasal pencemaran nama baik.

“Mas, kalo mereka salah ya kita ingatkan. Masak di kritik, malah dianggap pencemaran nama baik. Ini bukan Orde Baru mas.”

Nah, kalo sampe ada yang ngomong kayak gini nih, berarti ndak tau sejarah perpolitikan di Indonesia. Belum baca banyak buku malah udah berkomentar kayak gitu. Kita harus sadar diri, mereka yang jadi pemimpin itu sudah berproses sejak lama. Bahkan mungkin sebelum kamu lahir. Atau malah mungkin saat orangtuamu masih pacaran. Bener nggak?

Kita harus mempercayai mereka bahwa para pemimpin pasti akan membawa kita selalu ke jalan yang benar. Tidak mungkin mereka sekolah tinggi-tinggi, kuliah di luar negeri, hanya ingin membawa kita ke jalan yang sesat. Itu jelas mustahil. Mereka pun pasti paham cara berpolitik. Kalopun ada yang sampe melakukan lempar kursi atau saling lapor, maka boleh dibilang itu seni. Atau lebih tepatnya nyeni.

“Mas, setau saya seni itu ya seni lukis, seni musik, dan seni tari. Masak ada seni politik? Ada-ada saja sampeyan ini.”

Nah kan, lagi-lagi orang-orang seperti itu memang benar-benar jarang atau malah mungkin belum membaca. Yang penting komentar lebih diutamakan. Jadi begini, politik adalah seni. Dan itu sudah terjadi sejak zaman Romawi kuno dan Yunani. Bahkan dulu ada yang dinamakan dengan art politica (seni berpolitik). Kalo zaman sekarang bisa dikatakan art of possibility (seni segala kemungkinan).

“Mas, maksudnya gimana kok bisa pakai kata kemungkinan?”

Dalam politik, apapun bisa terjadi. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Maka tak heran, ada anekdot “kesalahan yang berulang-ulang bisa menjadi kebenaran umum.” Kenapa dikatakan berpolitik harus secara arif dan santun? Karena biar kita bisa mengedepankan akal dan hati nurani. Berpikir dahulu, kemudian tahu, dan akhirnya paham supaya kita bisa benar-benar waras dalam berpolitik.

“Hah? Waras? Emang kalo salah berpolitik bisa jadi gila?”

Gila atau ndak gila, itu tergantung individu. Biasanya kalo orang sudah memilih jalur politik berarti mereka sudah harus siap mental dan fisik. Dan artinya orang yang ingin berpolitik, benar-benar memiliki jiwa sehat dan raga kuat.

“Mas, jadi balik lagi kan pertanyaannya. Kalo mereka punya jiwa sehat dan raga kuat, ngapain mereka saling tuduh menuduh, lempar kursi bahkan pukul memukul?”

Duh. Repot. Banyak tanya. Bedhil Ndasmu!!

Trump dan Putin

Kemenangan Donald Trump yang menjadikannya presiden ke 45 bagi Amreika Serikat seakan menjadi titik nadir demokrasi bagi negara tersebut. Di saat beberapa negara maju dan berkembang berusaha mencontoh Amerika Serikat sebagai model negara demokrasi, maka untuk saat ini bagi masyarakat Amerika Serikat, demokrasi menjadi paradoks. Menghasilkan Presiden macam Donald Trump seakan membuat simpul demokrasi Amerika Serikat tercoreng.

Sejak terpilihnya Trump beberapa minggu silam, demonstrasi merebak hampir seluruh wilayah Amerika Serikat. Trump dinilai tidak mencerminkan sebagai orang Amerika Serikat yang menjunjung kebebasan dan menganut nilai-nilai demokrasi. Masyarakat Amerika Serikat terlanjur menilai bahwa Trump adalah tokoh ultra-konservatif yang mengusung kebencian dan menumbuhkan permusuhan. Tidak hanya bagi masyarakat Amerika Serikat namun juga masyarakat seluruh dunia. Salah satu kebijakan kontroversinya adalah kebijakan Trump melarang imigran dari 7 negara kawasan Timur Tengah.

Kebijakan tersebut (executive order) ditentang oleh dunia internasional. Alhasil, nada kecaman berupa aksi dan wacana pun dilontarkan secara kontinyu dari warga Amerika Serikat pasca ditetapkannya kebijakan tersebut. Namun, kebijakan Trump dianggap masih menuai pujian dari beberapa negara sekutu seperti Arab Saudi. Komitmennya dalam melaksanakan janji bukanlah isapan jempol belaka. Selain itu, Trump juga didukung oleh dua kekuatan besar dunia yaitu Inggris dan Rusia. Bukan menjadi rahasia umum lagi, pasca Brexit, Inggris lebih merapat ke Amerika Serikat daripada Uni Eropa. Begitu pula Rusia yang tampaknya semakin mendekat untuk menghangatkan kembali hubungan kedua sahabat lama. Vladimir Putin dan Donald Trump.

Telah menjadi perbincangan publik bahwa Trump adalah sahabat lama Putin utamanya dalam hal bisnis. Sebagai contoh, Trump menjadikan Moskow sebagai lini kekayaan dengan mendirikan hotel pada tahun 2007. Dan tentu saja hal tersebut mendapat dukungan Putin selaku penguasa Rusia. Selain itu, jika kita menilik dalam 2 tahun terakhir (2015-2016), Trump dan Putin saling melontarkan pujian. 

Jika dilihat sejak tahun 2015, setidaknya Putin mengeluarkan pujian pada Trump sebanyak 2x secara beruntun pada tanggal 17 Desember 2015. Sedangkan di tahun yang sama Trump melontarkan pujian sebanyak 3x yaitu tanggal 30 Juli 2015, 1 Desember 2015, 17 Desember 2015. Seperti contoh pada tanggal 30 Juli 2015, Trump mengungkapkan bahwa bersama Putin maka Amerika Serikat dapat menjalin kerjasama yang lebih baik. 

Pada tahun 2016, Putin mengeluarkan pujian kepada Trump sebanyak 4x yatu pada tanggal 14 Januari 2016, 12 April 2016, 22 Juni 2016 dan 27 Juli 2016. Sebagai contoh pada tanggal 27 July 2016, Putin melontarkan pujian bahwa Trump adalah partner kooperatif dalam usaha membinasakan ISIS yang dianggap sebagai ancaman utama. Sedangkan Trump memuji Putin sebanyak 2x pada tanggal 22 Maret 2016 dan 27 Juli 2016. 

Hubungan Trump-Putin seakan tidak pernah luntur. Jalinan komunikasi makin intens. Rasa saling hormat dan menaruh kepercayaan terus ditingkatkan. Hal terbaru yang dikatakan oleh Trump pada tanggal 15 Januari 2017 kepada media adalah kita harus percaya Putin.

Pernyataan tersebut tentunya sedikit menyakitkan bagi masyarakat Amerika Serikat seperti tim dari Hillary Clinton. Mereka menuduh Rusia turut campur tangan dalam pemilu Amerika Serikat. Jauh-jauh hari sebelum pemilu berlangsung, mereka menuduh Rusia meretas Pos-el Hilary Clinton yang bocor kepada publik. Hal tersebut menyebabkan kepercayaan warga Amerika Serikat pada Hillary menurun sehingga berbuah kemenangan Trump. Intelijen AS pun berusaha menyingkap isu yang beredar. Apakah benar Rusia berusaha meretas pos-el milik Hillary? Namun yang terjadi, Trump justru menyangkal informasi tersebut. Bahkan di kemudian hari, Trump menuduh intelijen AS salah memberikan informasi.

Alhasil dengan kemenangan Trump ini menjadi angin segar bagi Rusia. Putin berharap akan mendapatkan peluang untuk dibebaskannya sanksi dari AS. Seperti telah diketahui, pada tahun 2014 Rusia dijatuhkan sanksi akibat berusaha menganeksasi Krimea. Tindakan yang dilakukan untuk mencaplok Krimea dan Semenanjung Ukraina dianggap perbuatan ilegal oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Barat. Selain itu, Rusia dianggap mendukung pasukan separatis Rusia yang berada di Ukrania Timur. Hal ini sepertinya memang dilakukan Putin karena ingin mengembalikan dan menguatkan pengaruh Rusia seperti era Stalin dan Lenin. 

Baru-baru ini pula, Dubes AS untuk PBB, Nikki Haley mengutuk perbuatan Rusia yang menyerang Ukraina Timur pada 29 Januari 2017. Dalam perang tersebut, korban tewas mencapai 13 orang. Ia juga menyesalkan bahwa penyerangan Rusia terhadap Ukraina Timur melanggar kesepakatan Minsk. Kesepakatan yang isinya merupakan gencatan senjata antara kedua belah pihak. Namun hingga saat ini, Trump belum memberikan tanggapan atas penyerangan Rusia. Apakah ini berarti Trump menganggap bahwa tindakan Rusia adalah sesuatu yang legal?

Jika memang Trump benar-benar mendukung Putin, maka seharusnya ini menjadi alarm buruk bagi Uni-Eropa. Di saat kebijakan perlindungan imigran ditegakkan, kaum minoritas seharusnya tidak diabaikan maka Trump justru membalikkan harapan dan tujuan dari Uni Eropa. Uniknya, Putin mendukung pula apa yang dilakukan Trump dari segi kebijakan apapun.

Kebijakan yang paling layak ditunggu dari Trump adalah rencana memindahkan ibukota Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem. Tentunya jika terjadi maka akan mengacaukan konstelasi dunia internasional. Perdamaian yang dirancang oleh PBB dengan menempatkan Jerusalem sebagai kota internasional akan hancur berantakan. Apakah Trump benar-benar akan melakukannya?

Berkaca dari sejarah, sejatinya yang dilakukan Trump adalah mengekor kebijakan dari pendahulu-pendahulunya. Sejak tahun 1922, AS selalu mendukung Israel untuk menjadikan Jerusalem sebagai ibukota. Pada tahun 1947 melalui resolusi PBB nomor 181 (III) AS dan Uni Soviet sama-sama mendukung Palestina untuk dibagi menjadi dua negara. Satu untuk negara Arab dan satu negara Yahudi (Kuncahyono, 2008). Namun perundingan tersebut gagal dilaksanakan. 

Begitu pula dengan resolusi 242 pada tahun 1967 yang menyerukan Israel mundur dari Palestina. Namun sekali lagi, resolusi tersebut dihiraukan begitu saja. Bahkan pada tahun 1980, Dubes AS untuk PBB, Arthur Goldberg menyatakan bahwa status Jerusalem masih dapat dibicarakan lag dan menganggap bahwa Jerusalem bukan wilayah kependudukan. Ini artinya AS memang masih menghendaki Jerusalem untuk menjadi ibukota Israel. 

Tidak berakhir hanya pada tahun 1980 saja. Pada tahun 1994, wapres Al Gore pun menyatakan sebaiknya Jerusalem bersatu dengan ibu kota Israel. Jika Dewan Keamanan PBB menghendaki bahwa Jerusalem sebagai bagian dari wilayah kependudukan maka, AS akan memveto resolusi tersebut. Hal-hal tersebut yang makin meyakinkan bagi Trump untuk segera memindahkan Tel Aviv dan menegaskan Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

Jika itu terjadi, bukan tidak mungkin konstelasi di Timur Tengah akan berubah. Hangatnya hubungan Trump dan Putin juga akan membingungkan Turki dan Iran yang notabene menjadi sekutu Rusia untuk saat ini. Pada perang Suriah yang tak kunjung henti, koalisi AS-Israel-Arab Saudi membela oposisi. Sedangkan Rusia-Iran membela petahana yaitu Bashar Al Assad. Hal ini tentunya akan menjadi paradoks bagi Trump dan Putin.

Di saat Putin menggandeng Iran karena hubungan ekonomi terkait produksi nuklir. Putin menganggap dengan pasokan nuklir yang berlebih dari Iran maka Rusia akan kembali menjadi digdaya seperti Uni Soviet. Selain itu, satu-satunya pangkalan militer Rusia tersisa pada kawasan Timur Tengah berada di Suriah.

Namun, Trump memandang lain. Sejak dahulu, Iran dianggap ancaman bagi Amerika Serikat. Terlebih pasca disetujuinya kesepakatan nuklir antara Amerika Serikat dengan Iran era Obama. Trump menganggap nuklir Iran akan menjadi ancaman bagi dunia internasional. Selain itu, pasokan nuklir Iran menjadi tantangan nyata bagi sekutu Amerika Serikat yaitu Israel. Benjamin Netanyahu pula yang meminta agar Trump membatalkan kesepakatan nuklir tersebut.

Disinilah polemik yang akan berlangsung. Tentunya Trump dan Putin akan berupaya menyamakan visi dan misi supaya jalinan kepentingan baik dari segi politik maupun ekonomi dapat bertemu. Upaya yang dilakukan sejauh ini oleh mereka adalah sama-sama menyepakati bahwa ISIS adalah musuh nyata bagi dunia internasional. Jadi bagaimana kelanjutan hubungan Trump dan Putin? Menarik ditunggu.

Tulisan ini muncul di edunews.id pada tanggal 24 Februari 2017

Menikmati Panggung Sandiwara Senikmat-nikmatnya

Panggung Sandiwara

sumber: http://fathiyahthia.blogspot.co.id

Dunia ini Panggung Sandiwara. Begitulah penggalan lirik pertama yang dinyanyikan oleh Achmad Albar Sang Vokalis God Bless. Panggung yang seringkali menyajikan drama bernuansa puitik mau pun bersajak analitik. Ya. Seperti di Indonesia. Khususnya menjelang Pilkada.

Akhir-akhir ini kita dapat melihat banyak pasangan calon bergerilya menarik simpati masyarakat. Tujuannya hanya satu. Meraih kursi. Memang apalagi yang diinginkan selain kursi kehormatan? Kursi kehormatan yang katanya akan memberi kenikmatan dan kenyamanan bagi siapa saja yang mampu merengkuhnya.

Tapi apa iya mereka hanya ingin meraih kursi kehormatan? Siapa tau mereka juga ingin memiliki kekuasaan. Katanya dengan kekuasaan, apapun bisa didapatkan. Seperti Benito Mussolini yang memberi perintah kepada tim nasional Italia juara Piala Dunia pada tahun 1934. Jika hal itu tak terjadi, maka hukuman untuk para pemain dan pelatihnya hanya satu. Mati. Beruntungnya, Italia menjadi juara Piala Dunia pada tahun 1934. Senanglah hati Mussolini.

Tapi, apa benar mereka hanya ingin meraih kekuasaan? Bagaimana jika ingin memperkaya diri? Ya, karena ketika dua hal tersebut dapat diraih maka otomatis mereka akan memperkaya diri. Itu sudah hal lumrah. Sudah menjadi naluri kebinatangan manusia.

Bahkan saking obsesinya, manusia mencoba segala cara untuk mendapatkannya. Seorang teman pernah berkata hal seperti ini, “jadi pemimpin itu enak. Bisa ngatur-ngatur dan bisa kaya. Makanya, saya rela jual ladang, kalau perlu jual rumah biar dapat modal jadi pemimpin. Toh, nanti juga balik modal. Malah untung loh.”

Jadi jangan heran, jika banyak sawah atau ladang mulai berkurang di Indonesia. Salah satunya buat modal (baca:uang) politik demi berlaga di kancah Pilkada. Dan mungkin mereka pula yang akhirnya menjadi penyebab harga pangan naik, kemudia ‘mengharuskan’ negara untuk impor. Hmm.

Jika mereka punya modal politik, apa lantas bisa langsung jadi pemimpin? Oh, tunggu dulu. Mereka harus punya modal sosial. Tanpa modal sosial, mereka tak akan bisa jadi pemimpin. Masalahnya, tak semua calon pemimpin punya modal sosial yang baik. Baik menurut yang akan dipimpin lo ya. Menurut saya, kamu, bahkan pembaca budiman.

Robert Putnam pernah berkata dalam bukunya Bowling Alone, kalau modal sosial adalah bagian dari hidup yang memerlukan jaringan, norma dan kepercayaan, sehingga mengajak kita ikut membangun dan mencapai tujuan bersama-sama.

Sekarang, apa benar mereka yang sedang berlaga itu punya modal sosial? Jangan-jangan sebenarnya mereka tak punya, tapi ‘diciptakan’ seolah punya. Kan mereka punya ‘atasan’.

Emang bisa? Bisa banget. Teknologi informasi coba dimanfaatkan. Banyak buzzer-buzzer politik berkeliaran. Bisa disewa dan dibayar. Wong sekarang zamannya manusia menunduk kok. Tapi beda sama pepatah ya, makin menunduk makin berisi. Itu kan artinya rendah hati.

Kalau sekarang, makin menunduk makin tersaji. Yaps, tersaji di lini masa kalo mereka adalah orang berjiwa sosial, dekat dengan rakyat, dan pokoknya yang baik-baik lah. Kalau sudah begini, jadi benar lirik lanjutan yang dinyanyikan oleh Achmad Albar. Ceritanya mudah berubah.

Wes jaman tambah edan. Manusia banyak berlomba, tapi kok jadi pemimpin. Padahal kan jadi pemimpin harus jujur, mampu menyampaikan, amanah, dan cerdas. Lha kalau sekarang, lihat realitanya yang sering direkam layar kaca bagaimana? Ah, sudahlah silakan kamu simpulkan sendiri.

Lalu, kita harus gimana? Ya mau tak mau tetap memilih supaya jadi warga negara yang baik. Tapi kalau tak mau milih bagaimana? Ya tak apa-apa. Asal jangan jadi pesimis. Setiap orang punya peranan. Mau memilih atau tidak.

Duh, lagi-lagi bener kan lirik lanjutan dari Ahmad Albar. Dunia ini penuh peranan, ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Memang jenius God Bless.

Eh, tapi sejenius-jeniusnya God Bless tetap saja lirik buatannya tak terdengar di telinga mereka. Wongmereka pandai berceloteh dan bersilat lidah. Namanya juga politisi.

Sudah, sudah, biarkan mereka berlaga. Kok kita kerjaannya kritik. Bersyukur saja jika mereka mau bertempur. Biarkan mereka berjuang atas nama rakyat. Ya iyalah berjuang. Masak ya bersandiwara?

Tugas kita cuma satu. Menyiapkan kursi yang lain. Konon katanya, jika mereka tidak bisa merengkuh kursi kehormatan maka mereka mengincar kursi yang lain. Dan sudah menjadi rahasia publik jika mereka akan ‘berlomba’ mendapatkan kursi itu setelah Pilkada usai. Lantas, kursi apakah itu?

Ya. Kursi Pesakitan.

Tulisan ini dimuat di sediksi pada tanggal 8 Februari 2017