Pro dan Kontra Perppu Ormas

Belum surut pemberitaan media tentang KPK vs DPR yang membahas apakah pansus hak angket KPK layak dilaksanakan, kini masyarakat tertuju pada pembicaraan yang lebih besar. Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membubarkan ormas anti-Pancasila No 2/2017.

Jika melihat lebih ke dalam apa isi dari perppu tersebut maka yang dimaksud adalah membubarkan ormas yang tak berhaluan Pancasila tanpa melalui pengadilan. Penerbitan perppu tersebut sepertinya hendak merevisi UU Ormas 17/2013 mengenai pembubaran ormas yang harus melewati putusan pengadilan. 

Ada pro dan kontra yang menyelimuti terbitnya perppu tersebut. Pihak pro menganggap hadirnya perppu tersebut sebagai langkah maju dan tegas dari pemerintah untuk melindungi NKRI dari ancaman dan marabahaya kelompok-kelompok yang ingin memberangus NKRI.

Sedangkan pihak kontra menganggap langkah pemerintah adalah langkah kemunduran dalam menegakkan demokrasi. Memberangus kebebasan berpendapat hingga meniadakan kebebasan berekspresi. Lantas siapa dan apa yang harus dilindungi?

Perlindungan NKRI

Slogan #NKRIhargamati kian lantang didengungkan oleh sekelompok pihak. Bagi mereka, NKRI adalah suatu putusan final. Tak boleh direcoki terlebih diubah. Pendiri-pendiri negara zaman lampau juga meyakini Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan. Bukan Negara Federal. 

Selain itu, Pancasila adalah ideologi negara yang hakiki. Dalam 5 sila tersebut telah termaktub isi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permusyawaratan hingga Keadilan. Tidak boleh satupun seseorang bahkan kelompok yang menyangkal keberadaan Pancasila apalagi merevisinya. 

Jika mengubah Pancasila, itu sama saja tak menghargai jasa para pendiri bangsa. Tak menghormati jerih payah pemikiran cendekiawan. Tak menghayati dan meresapi nilai-nilai Pancasila dengan sepenuhnya dan sebaik-baiknya. 

Beberapa ormas menilai Pancasila bisa diperdebatkan. Hal ini melihat berbagai kenyataan bahwa keadilan makin sulit ditegakkan, kemanusiaan makin susah untuk ditemukan, hingga nilai permusyawaratan telah berubah menjadi nilai otoritarian. Ada berbagai tawaran dari ormas-ormas tersebut untuk meninjau kembali apakah Pancasila masih layak bagi bangsa Indonesia.

Masalahnya adalah beberapa ormas tersebut terkadang menerapkan standar ganda bahkan semu. Di satu sisi menolak keberadaan Pancasila yang didalamnya terdapat nilai demokrasi. Namun disisi lain menikmati nilai demokrasi untuk mendengungkan hak kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. 

Inilah yang menjadi permasalahan. Sebebas-bebasnya manusia atau kelompok tetap harus memiliki batasan kebebasan. Tidak bisa seenaknya untuk menikmati kebebasan sepenuhnya. Tidak bisa melegitimasi untuk mentautkan kebebasan yang hakiki. Kebebasan memiliki batasan. 

Pemerintah Indonesia punya hak dan kewajiban untuk melindungi negaranya. Pemerintah tahu mana peraturan yang harus segera dilaksanakan dan mana peraturan yang harus dipertimbangkan. Pemerintah menilai saat ini waktu yang tepat untuk menerbitkan perppu tersebut. Terbitnya perppu tersebut melihat banyaknya ormas-ormas yang menyalahgunakan wewenang kebebasan berekspresi sekaligus kebebasan berpendapat. 

Beberapa ormas ada yang dinilai merusak keberagaman, mengingkari nilai toleran, hingga menyalahgunakan kebebasan. Namun yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia adalah jangan setengah jalan untuk memberangus ormas anti-Pancasila. 

Jangan-jangan terbitnya perppu tersebut hanyalah alat politik karena ketidaksukaan pemerintah terhadap ormas tertentu. Jangan menggunakan asas tebang pilih. Apalagi menggunakan asas suka tidak suka. Seharusnya dipukul rata kesemua ormas yang benar-benar ingin merusak nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya ormas itu.

Harapan pada Pemerintah Indonesia

Akan tetapi, ada yang perlu diperhatikan lebih dalam lagi tentang perppu tersebut. Pemberangusan ormas tidak berarti menghentikan pemikiran orang-orang didalamnya. Pembubaran ormas tidak berarti meniadakan visi dan misi orang-orang yang terlibat.

Masih ada pekerjaan yang lebih besar untuk pemerintah daripada sekadar menerbitkan perppu. Menyemai keberagaman dan menjaga persatuan adalah hal yang cukup penting untuk dilakukan pemerintah Indonesia.

Selain itu, membenahi perekonomian Indonesia yang semakin terpengaruh budaya impor adalah salah satu hal yang harus diperhatikan dalam sikap pemerintah. Pengucilan terhadap produk lokal jauh lebih berbahaya daripada hanya sekadar menertibkan ormas intoleran. Pembiaran orang-orang yang terlibat dalam korupsi jauh lebih mengerikan daripada hanya sekadar menerbitkan perppu. 

Indonesia dilihat banyak negara sebagai negara yang mampu menjaga keberagaman, menghayati perbedaan, hingga mempererat persatuan. Bahkan di beberapa negara Afrika seperti Tunisia, Indonesia adalah model negara yang pantas untuk ditiru baik dalam keragaman kepercayaan maupun nilai-nilai demokrasi. 

Penerbitan perppu mungkin adalah salah satu cara untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila. Namun, bisa jadi penerbitan perppu adalah bukti pemerintah ketakutan terhadap kelompok minoritas tertentu. Kontrol yang kebablasan bisa jadi meruntuhkan nilai demokrasi sehingga memunculkan nilai otoritarian.

Namun, menjadikan manusia Indonesia yang lebih bermartabat adalah kunci untuk menjadikan manusia Indonesia yang berdikari sekaligus berdaulat. Karena pada dasarnya pemerintah Indonesia mengembangkan revolusi mental supaya masyarakat Indonesia tidak terpental dari nilai-nilai Pancasila.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s