Korea Utara dalam Pusaran Konflik

Sekali lagi dunia internasional terhenyak. Fenomena ISIS di Timur Tengah yang tak kunjung usai kini bergeser ke daerah Asia Pasifik. Sekitar awal Maret 2017 hingga kini, Semenanjung Korea berada di titik kulminasi konflik. Akankah terjadi perang dunia III?

Memanasnya konflik di Semenanjung Korea ditengarai oleh uji coba peluncuran rudal yang dilakukan oleh Korea Utara sejak awal Maret 2017. Alasan mendasar Korut melakukannya adalah ingin menunjukkan kekuatan kepada dunia internasional dan menjaga kedaulatan serta menjaga keamanan wilayahnya. Namun, jika dilihat lebih lanjut, alasan Korut yang lain adalah masifnya kekuatan Amerika Serikat dalam membombardir Timur Tengah. Salah satunya dengan mengeluarkan ibu dari segala bom yang dijatuhkan di Afghanistan beberapa waktu yang lalu.

Aksi yang dilakukan Korut menuai reaksi dan ancaman keras dari dunia internasional. Diantaranya Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Ketiga negara tersebut bahkan mengancam jika Korut terus melakukan ujicoba nuklir maka peristiwa Libya dan Ukraina dapat terulang kembali. Perlu anda ketahui kasus di Libya dan Ukraina terjadi karena kedua negara tersebut mempunyai nuklir dan kepemilikannya melanggar aturan PBB.

Namun, tampaknya ancaman tersebut hanya dianggap oleh omong kosong belaka. Ujicoba nuklir terus dilakukan sampai berjumlah 6 kali hingga saat ini. Pada Selasa (25/4) bertepatan dengan ulang tahun angkatan bersenjatanya, Korut telah menembakkan artileri secara masif di wilayah Wonsan. Hal ini diluar dugaan karena banyak pengamat yang memperkirakan Korut akan meluncurkan rudal pada hari tersebut. Namun, tetap saja ancaman nyata akan terpampang karena Korea Utara memiliki kemampuan untuk memproduksi dan meluncurkan nuklir.

Konflik Korut dan Korsel

Konflik yang terjadi antara Korut dan Korsel sejatinya sudah berlangsung sejak lama. Ingatan tentang konflik tersebut mengarah pada Perang yang Terlupakan (Forgotten War) pada 25 Juni 1950-27 Juli 1953. Konflik tersebut dianggap salah satu yang terbesar di Asia karena hampir merenggut nyawa 2,5 juta jiwa.

Mulanya, konflik tersebut ditengarai invasi Korut ke wilayah Korsel. Kedua negara tersebut didukung oleh negara-negara besar yang saling bertolak belakang. Korut didukung oleh China dan Rusia sedangkan Korsel didukung oleh Amerika Serikat dan 21 negara besar lainnya. Alhasil, terjadilah perang yang pada akhirnya benar-benar memisahkan wilayah antara Korea Utara dengan Korea Selatan.

Pasca perang tersebut, Korut diisolasi oleh pihak Barat sedangkan Korsel dilindungi oleh Amerika Serikat sehingga mampu menikmati gemerlap sistem perdagangan internasional. Korut pun menjadi negara komunis yang dipimpin oleh diktaktor yang kaku yaitu Kim Il Sung. Inilah perbedaan yang menjadikan Korut ditangan pihak komunis sedangkan Korsel ditangan pihak kapitalis. 

Pada tahun 2000an, konflik yang ada sempat menjadi cair karena adanya pertemuan tingkat tinggi. Pada pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang dinamakan dengan Sunshine Policy. Maksud dari kebijakan tersebut adalah adanya pemberian bantuan kemanusiaan dan bantuan ekonomi dari Korsel untuk Korut (Levin dan Yong-Sup Han, 2002). Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan menurunkan intensitas konflik dan dibukanya kembali hubungan harmonis antara kedua negara.

Selain itu, sempat pula terjadi pertemuan enam pihak yang biasa sering disebut Six Party Talks yang terdiri dari Amerika Serikat, Rusia, Jepang, China, Korea Utara, dan Korea Selatan untuk bersepakat mengakhiri konflik. Bahkan keenam negara tersebut optimis akan terjadi simbiosis mutualisme dengan berhentinya produksi nuklir dan mengembalikan perdamaian dunia (Martin, 2008).

Namun, pada tahun 2008 Presiden Korsel yaitu Lee Myung Bak mengambil langkah keras terhadap Korut terkait nuklir. Korsel menganggap nuklir yang diproduksi oleh Korut sengaja dipersiapkan demi memperluas ancaman ke tetangga sekitar. Korut pun berusaha membantah namun dunia internasional bereaksi terlalu cepat sehingga menghakimi bahwa Korut dianggap melakukan provokasi tidak hanya ke Korsel melainkan dunia internasional. 

Nuklir Korea Utara

Ujicoba nuklir yang dilakukan oleh Korut sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang baru. Sudah dari sejak zaman Kim Il Sung, Korut menegaskan ingin mengembangkan nuklir. Hal ini diperkuat dengan adanya kebijakan yang dicanangkan oleh presiden baru mereka yaitu Kim Jong Un. Ia mencanangkan two-track policy (the byujing line) yaitu melakukan perkembangan ekonomi dan menegaskan perkembangan senjata nuklir (Chanlett-Avery, dkk, 2016).

Jadi, memang tidak aneh jika Korut selalu mengembangkan produksi senjata nuklir. Namun yang menjadi problematika adalah apakah nuklir yang diproduksi oleh Korut hanya untuk menjada kedaulatan wilayah atau justru menjadi senjata pemusnah massal seperti di Iran, Libya dan Ukraina? Dalam laporan yang dirilis oleh the Institute for Foreign Policy Analysis (IFPA) mengenai Denuclearizing North Korea pada September 2011 sejatinya ada 3 hal yang menjadi titik permasalahan nuklir Korut.

Pertama, Korut mengembangkan dan meningkatkan senjata nuklir dan missil berpotensi menjadikan senjata pembunuh massal. Kedua, pergantian estafet kepemimpinan dari Kim Jong Il ke Kim Jong Un menuai reaksi negatif. Kim Jong Un dipandang lebih sering mengeluarkan kebijakan agresif dan tak terduga seperti penyerangan Korut ke Pulau Cheonan dan Yeonpyeong pada tahun 2010. Ketiga, kondisi Semenanjung Korea yang tak stabil dan tekanan politik dari masyarakat ke pemerintah membuat pemerintah Korut cenderung melakukan agresi dan tindakan ofensif. 

Laporan tersebut seakan menegaskan rangkaian peristiwa yang terjadi pada medio Maret-April ini. Masifnya rudal, nuklir, hingga yang terbaru artileri Korut membuktikan bahwa laporan tersebut benar adanya. Namun, dalih Korut adalah masuknya kapal induk USS Carl Vinson dari AL Amerika Serikat ditengarai menambah makin panasnya krisis Semenanjung Korea. Ditambah pula kapal USS Michigan yang telah tiba di Busan untuk berjaga-jaga siaga menghadapai perang. 

Amerika Serikat tidak henti-hentinya menyebutkan slogan bahwa demi menjaga perdamaian dunia, maka Amerika Serikat harus bertindak lebih jauh. Apakah benar Amerika Serikat benar-benar menjaga perdamaian dunia? Atau jangan-jangan Amerika Serikat sengaja turun dan hadir agar dapat mengelola konflik di Semenanjung Korea? Namun telah menjadi rahasia umum, selama negara belahan dunia manapun tidak tunduk pada Amerika Serikat maka Amerika Serikat akan berusaha dengan segala cara masuk ke wilayah tersebut. 

Sekali lagi, demi kestabilan dunia yang lebih baik maka Amerika ‘wajib’ menjaganya. Tidak hanya di Timur Tengah melainkan juga di Semenanjung Korea utamanya Korea Utara.

Referensi

Chanlett-Avery, Emma, dkk, 2016, North Korea: U.S. Relations, Nuclear Diplomacy, and Internal Situation, Congressional Research Service

Konishi, Weston S., 2011, Denulearizing North Korea: Exploring Multilateral Approaches to Risk Reduction and Peace Regime Buliding, The Institute for Foreign Policy Analysis. 

Levin, Norman D. dan Yong-Sup Han, 2002, Sunshine in Korea: The South Korean Debate over Policies Toward North Korea, RAND: Center for Asia Pasific Policy.

Martin, Matthew, 2008, The Six-Party Talks and New Opportunities to Strengthen Regional Nonproliferation and Disarmament Effort, The Institute for Foreign Policy Analysis.

Tulisan ini dimuat di edunews.id tanggal 8 mei 2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s